Terkait isu bank bjb yang tersebar hal ini membuat BJB tak gentar untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. BJB semnagat menepis isu bank bjb didukung bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan program One Village One Company (OVOC) atau 1 Desa 1 Perusahaan.
|
Terkait Isu Bank BJB Semangat Genjot Program 1 Desa 1 Perusahaan |
Ridwan menjelaskan, OVOC digulirkan untuk mengatasi ketimpangan di Jabar, dengan menggali potensi desa dan sentralisasi produksi agar menciptakan nilai tambah.
"Desa-desa ini harus mandiri karena Jabar itu masalahnya ketimpangan. Karena tidak ada daya upaya, potensi, tidak ada ilmu, orang-orang desa frustasi, dan pergi pindah ke kota," ujar Ridwan, Sabtu (22/12/2018).
Dengan program satu desa satu perusahaan isu bank bjb tidak membuat bjb bersama pemerintah dihalangi, masyarakat diharapkan tetap tinggal di desa, dan memiliki pekerjaan serta penghasilan yang setara dengan kota.
Untuk pasarnya, Pemprov Jabar yang akan mencarikan. Jika sudah ada, Pemprov Jabar akan mencari desa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibuka. "Rencana modal dasar Rp.100 juta, selanjutnya setelah perusahan bergulir, masuklah ke ekonomi yang sebenarnya, selanjutnya perusahaan desa bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi," katanya.
Program ini melibatkan banyak pihak dan menepis isu bank bjb yang ada, di antaranya Bank BJB. Salah satunya dengan membuka akses keuangan atau perbankan di 5.312 desa di Jabar melalui program bjb BiSA Laku Pandai.
Nantinya isu bank bjb akan ditekankan dan diharapkan tidak mempengaruhi semua pergerakan yang dilakukan, masyarakat akan mudah mengakses perbankan dari mulai tabungan hingga pembiayaan. “Kami akan membantu mengangkat potensi peningkatan perekonomian di desa-desa,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank BJB, Agus Mulyana.
Agus menjelaskan, selama ini Bank BJB mencermati potensi perekonomian di desa-desa seperti program PESAT Bank BJB bagi desa. "Dengan produk tersebut, kami hadir sebagai bank yang produk-produknya dapat diakses sampai dengan wilayah administratif di bawah kecamatan atau desa," tutur Agus. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan non pemerintah seperti BPD, LPM, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan BUMDesa. Selain itu, terdapat kelompok Seniman dan Cendikiawan, Sesepuh kampung adat di Jawa Barat, LSM, Ibeka, hingga pondok pesantren di Jawa Barat.
Komentar
Posting Komentar